Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah

bpnUntuk mendapatkan sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Berikut akan dijelaskan tentang Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah.

Persyaratan
Di bawah ini adalah berkas yang perlu disiapkan oleh pemohon sertifikat.

  1. Akta Jual Beli (AJB) yang  asli, atas nama pemilik tanah yang akan disertifikatkan
  2. Bukti pelunasan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) selama  10 tahun terakhir.
  3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penjual & pembeli yang tercantum di AJB, masing-masing  7 lembar.
  4. Meterai, Rp.6000,- [ 7 buah]
  5. Girik atau leter C salinan yang diurus di Kantor Kelurahan / Desa setempat
  6. Surat kuasa dari pemilik tanah.

Tata cara
Setelah Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah bisa dimengerti, berikut akan dijelaskan tentang proses pengajuan sertifikat.

  1. Mengisi formulir (blanko) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mana dapat dibeli di koperasi BPN.
  2. Mengisi formulir tentang batas data kepemilikan tanah tetangga, dari kanan, kiri, depan, belakang, kemudian dilakukan tanda tangan oleh masing-masing pihak dan di-stempel serta ditandatangani oleh Ketua RT dan RW setempat.
  3. Mendapatkan Keterangan Data Sporadik dari Kelurahan atau Desa setempat.  Biasanya dikenakan biaya administrasi berdasarkan luas tanah dan bangunan yang tercantum di AJB.
  4. Melengkapi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bank (SSB). Jika transaksi jual beli tanah ini dibawah Rp 60.000.000, tidak dikenakan wajib pajak, tetapi dibutuhkan surat keterangan dari Kecamatan yang wajib di-validasi oleh Dispenda Kabupaten/ Kotamadya setempat.
  5. Setelah semua ketentuan tersebut diatas memenuhi persyaratan, kemudian diajukan ke kantor BPN untuk dilakukan verifikasi. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan yang diminta oleh petugas BPN, maka pemohon sertifikat wajib melengkapinya dengan benar .  Jika sudah dinyatakan lengkap dan disetujui oleh petugas loket Peralihan Hak, maka dapat melakukan pembayaran Bea Administrasi dan menerima Tanda Bukti Penerimaan dan Pembuatan sertifikat dari BPN. Tanda bukti tersebut merupakan dasar yuridis dan bukti hukum yang kuat untuk proses pengambilan sertifikat nantinya.

Proses pembuatan sertifikat tanah oleh BPN memakan waktu yang cukup lama, yaitu antara 6 bulan sampai 12 bulan setelah Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah diterima.

Posted in blog
33 Comments » for Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah
  1. Joko Siswanto says:

    Bagaimana jika belum ada bukti pelunasan PBB dan baru ada bukti SPPT,?

  2. EKO SURYO says:

    Mhn pencerahan bagaimana mengurus sertifikat hak atas tanah dan bangunan lebih dari 25 tahun Pak>>>

    • SUKOCO says:

      Saat ini hak atas kepemilikan tanah & bangunan yang sudah anda miliki berupa : AJB, atau hanya berupa girik, atau sudah sertifikat/SHM, [kalau sudah SHM tiggal urus perpanjangan ke BPN jika status sertifikatnya HGB] kalau belum mesti dibuat Akte JUal Beli lebih dulu jika akan diurus menjadi sertifikat.

  3. isbaidillah says:

    pak..gmn klo bukti kepemilikan hanya berupa ajb notaris tanpa alas hak..apa saja syaratnya untuk peningkatan ke shm?

    • SUKOCO says:

      syaratnya ajb, salinan girik/leter c asli dari desa/kelurahan stempat, ket. riwayat tanah dari kades/lurah stempat, ket tdk sengketa, pbb 10 thn terakhir lunas. [smentara ini yg diperlukan selanjut tinggal isi formulir yg sdh disediakan oleh ktr badan petanahan nasional stempat]

    • SUKOCO says:

      Syaratnya 1.] Akte Jual Beli/AJB. 2.] PBB. 10 Thn terakhir lunas. yg ingin saya tanyakan AJB Tsb. Di stempel & tnd tangan camat ? karena yg diperlukan di BPN AJB yg dari Kecamatan stempat.

  4. sumarno says:

    pak mau tanya kalau surat tanah saya alashak dan belum bisa disertifikatkan karna alasan catchment area, bisa tidak kalo kita urus HGB pak dan kemana harus mengurusnya dan apa sayaratnya pak..

    terima kasih

    • SUKOCO says:

      Anda dtg lsg ke ktr BPN setempat konfirmasi ke petugas loket bagian peralihan Hak, [ dengan membawa bukti kepemilikan yang ada pada anda saat ini misalkan : AJB/ Akte Jual Beli & SPPT/PBB ] Kemudian anda bisa memperoleh/beli blanko formulir di koperasi BPN stempat, dari blanko tsb lengkap persyaratannya anda tinggal mengikuti petunjuknyanya.

    • SUKOCO says:

      syaratnya : AJB + PBB 10 thn. terakhir lunas. [mengurusnya anda dtg lsg ke ktr BPN stempat, konfirmasi ke petugas loket bagian "Peralihan Hak" ] Dan anda dapat memperoleh/beli blanko formulir ke koperasi BPN, dalam blanko formulir tsb lengkap berisi data2 yg diperlukan serta penjelasannya disertai petunjuk kelengkapan persyaratannya.

  5. Haji ALI says:

    Maaf sblmnya. saya Ingin menanyakan Bagaimana Proses Pemecahan sertifikat,Skrg ini status 1 Sertifikat terdpt 3 Nama, Nah saya Ingin memecah sertifikat tsb, dg Nama masing2 & ukuran masing2 sesuai yg tertera.
    1- Berapa lama Proses pengurusannya ?
    2- Berapa biaya Pemecahannya ?
    3- Apa aja yg perlu di lengkapkan persyaratannya.??
    atas jawabannya,kami ucapkan trima kasih smoga Allah membalas kebaikan anda.

    • SUKOCO says:

      Kalau dasar pemecahannya hibah/waris harus dibuatkan akte hibah lebih dulu atas nama masing2 melalui Ktr Desa & Kecamatan stempat, stelah masing2 org memiliki akte hibah baru bisa melakukan pemecahan sertifikat di ktr BPN. Dari hal Tsb diatas semuanya itu atau yg Bpk tanyakan namanya proses BPHTB [Beaya Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan]. Utk mengetahui berapa beaya pembuatan/pemecahan sertifikat, harus dihitung dari berapa rupiah per m2 Nilai Jual Obyek Pajak / NJOP yg tercantum dalam SPPT / PBB. dari situ baru bisa ditentukan berapa beayanya.

  6. Wulandari says:

    Saya ada sedikit masalah, mohon pencerahannya.

    Tanah milik ibu saya sebagian sudah dijual (per kavling – kavling), luas sebelumnya 1350 m2, karena sudah dijual per kavling ke beberapa pembeli maka sisanya 450 m2. Namun dalam transaksi jual beli itu hanya berupa kwitansi saja. Pihak pembeli tidak mau mengurus AJB nya, mereka percaya dengan kwitansi itu.
    Namun karena hal itu, maka pajak PBB masih sepenuhnya dibayar ibu saya (karena sertifikatnya masih induk, belum pecah)

    1. Apakah ibu saya dapat langsung ke BPN mengurus revisi/penggantian sertifikat dari luas tanah 1350 m2 menjadi 450 m2, begitu saja?
    Urusan tanah yang sudah dibeli pembeli ya urusan si pembeli sendiri untuk mengurus AJB nya

    2. Mohon pencerahannya untuk solusi dan prosedur yang sebenarnya

    Terima kasih sebelumnya, dan sangat menunggu advise dari Bapak

    • SUKOCO says:

      1. Tdk. bisa lsg ke BPN begitu saja, prosedurnya : Harus dibuatkan AJB [Akte Jual Beli] terlebih dahulu kpd a/n masing2 pembeli tnh tsb.

      2. AJB kepengurasannya harus melibatkan kedua belak fihak.[Karena terkait proses BPHTB /"Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan" ] dimana antara Penjual & Pembeli masing2 mempunyai kwajiban yg sama soal pajak.

  7. Maylinda says:

    Mohon informasinya, saya hanya memiliki girik dan pbb..bagaimana cara membuat AJB dan serftitikatnya?
    Terimakasih sebelumnya atas perhatiannya.

    • SUKOCO says:

      Cara membuat AJB : anda bisa datang langsung ke kelurahan setempat menemuin Sekretaris Kelurahan, utk melakukan pembuatan AJB. [ Setelah itu baru anda bisa melakukan proses pembuatan sertifikat di ktr BPN ]

  8. John Arnots says:

    Selamat malam Bapak, Saya menempati rumah btn tipe 21 dengan luas tanah 6mX10m dan bangunan seluas 6mX7m yg bersertifikat HGB(masa berakhir/mati kr2 th 2006). Saya sudah memiliki surat kuasa an.debitur dari notaris. Rencana bln depan akan saya urus sertifikatnya menjadi hak milik. Dalam 5 th terakhir telah saya bayar lunas PBB yg muncul setiap tahunnya. Yang ingin saya tanyakan bagaimanakah cara dan prosedur kepengususannya. Mohon petunjuknya Bapak. Maaf saya awam tentang hukum. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih.

    • SUKOCO says:

      caranya anda bisa datang langsung ke ktr BPN setempat dgn melampirkan data2 tsb. utk melakukan verifikasi diloket : [Peralihan/Peningkatan Hak] guna utk balik nama SHM menjadi a/n anda.

  9. Yudana says:

    Mohon pencerahan,
    BPHTB dan SSP yang harus disertakah hanya dari AJB terakhir atau AJB-AJB yang telah lalu?

    terima kasih

    • SUKOCO says:

      AJB yg telah lalu juga ikut disertakan/dilampirkan, begitu juga nanti ketika mau proses sertifikat di BPN harus dilampirkan.

    • SUKOCO says:

      AJB yg terakhir dan yg telah lalu harus disertakan menjadi lampiran [ karena hal ini menyangkut tentang riwayat tanah tsb]

  10. Via says:

    Jika sertifikat Tanah sudah jadi, untuk mengurus pembayaran pajak selanjutnya bagaimana ya Pak?

    • SUKOCO says:

      Begni selanjutnya / caranya : anda datang di Kantor Pelayanan Pajak setempat,minta formulir Permohonan balik nama SPPT/PBB utk disesuaikan dgn a/n yg tercantum dalam Sertifikat tsb. dengan melampirkan foto copy sertifikat tsb dan SPPT/PBB lama.

    • SUKOCO says:

      Bisa anda urus langsung pada ktr Pelayanan Pajak setempat. utk melakukan balik nama SPPt/PBB dgn melampirkan foto copy sertifikat tsb. [ Tidak dipungut beaya / gratis ]

    • SUKOCO says:

      Anda datang saja lsg di Ktr Pelayanan Pajak Setempat utk urus SPPT/PBB baru a/n yg bersangkutan sesuai di sertifikat dgn melampirkan foto copy sertifikat tsb + foto copy KTP + foto copy SPPT/PBB lama/sebelumnya
      { Tidak dipungut beaya / Gratis }

  11. Dewi Agustina says:

    Apa benar kalo ada informasi harus ada pelepasan tanah dulu dari TNI AD ? Sementara sudah ada surat dari TNI AD bahwa tanah tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan TNI AD. Karena selama ini pendahulu saya hanya muter muter di urusan pelepasan tanah saja,yang akhirnya tidak memikirkan wajib pajak yang merupakan syarat untuk pengurusan sertifikat.
    Terima kasih.

    • SUKOCO says:

      Betul, itulah yang dimaksudkan berkordinasi dengan fihak TNI AD. karena itu merupakan bagian dari persyaratan, [ibaratnya Hibah] dan tanah tsb. katagori “Tanah Negara Tidak Bebas”. Kemudian dalam penggunaannya disini sifatnya SIP [ Surat Ijin Penempatan ].

    • SUKOCO says:

      Betul, Mengingat penggunaannya disini hanya merupakan : “Ijin Penempatan”. dalam hal ini statutusnya : dikatakan : “hak Pakai”. Dan katagorinya tanah tsb. : “Tanah Negara Tidak Bebas”. Maka dalam kepastian hukumnya [Rechtskasdastet] secara perorangan mau kolektif diperlukan persyaratan “Pelepasan Hak” dari fihak TNI AD. Apabila akan kita tingkatkan menjadi : sertifikat / SHM . [ Dalam istilah umum / waris, dinamakan : "Akte Hibah". ]

  12. Dewi Agustina says:

    Kami sudah ada surat dari kepala staf TNI AD no.B/1261-04/02/600/Set tertanggal 03 Oktober 1996 menyatakan bahwa tanah tersebut tidak akan dimanfaatkan untuk kepentingan TNI AD (mengingat bapak dan kakek kami itu merupakan pejuang kemerdekaan ’45). Surat Ketua Bakorstanas no.K/467/Stanas/X/1996 tertanggal 18 Oktober 1996, menyatakan bahwa perlu segera diselesaikan secara tuntas terhadap kepemilikan tanah translok. Mengingat adanya Ketentuan Peraturan Diskerja Kodam IV/Diponegoro tertanggal 31 Mei 1978 dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa Transmigran diberi kesempatan untuk memiliki tanah yang dikuasainya sebagai hak milik.
    Apakan surat tersebut bisa kami gunakan sebagai dasar untuk pengurusan sertifikat? Terima kasih.

  13. Dewi Agustina says:

    Selamat malam pak,
    Bagaimana tanggapan bapak soal pertanyaan saya yang terakhir?
    Bisa apa tidak digunakan sebagai dasar pengurusan sertifikat.

    Terima kasih banyak sudah memberi informasi kepada kami.

  14. SUKOCO says:

    Menurut “Undang-Undang Pokok Agraria” [UUPA] No.24 Th.1960 pasal 19. Demi “kepastian hukum” [Rechtskasdaster] Pemerintah diwajibkan melakukan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Pokok Agraia dimaksud “Tanah Negara” bukan “Tanah Milik Negara”. Ada tanah Negara “Bebas”[tidak ada yang mempunyai] dan tanah Negara “Tidak Bebas” : ada yang mempunyai/menguasai tapi bukan bersifat hak milik . [ Tanah Negara dikuasai oleh Negara/Pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.] Karena yang dimaksud dengan status “Hak Milik” hanya dapat diberikan kepada orang perorang.

    Langkah awal. : Melakukan pendaftaran tanah tersebut secara kolektif [100 KK] terkait soal “Konversi” untuk menjamin “kepastian hukum [Rechtskasdaster], melalui dinas “Tata Kota PEMDA setempat. Karena hal ini terkait tentang “Peruntukan & Tata Ruang wilayah” yang dalam UUPA disebuf “Landsplaning”. Dari sini nantinya yang akan menentukan kebijakan dan menjamin kepastian hukum tetang status tanah tersebut. Dan akan tercatat sebagai wajib pajak atas tanah tersebut
    yang dalam UUPA disebut “Fiscaalkasdaster”.
    Terkait dengan SIP [Surat Ijin Penempatan] dari TNI AD. sejak Th.1970. & Surat Perintah No.PRIN 637/12/1970.dengan status “Tanah Negara” terkait hal ini
    pula, sudah sepatutnya untuk mendapat hak kepemilikan, karena sudah menempati tanah tersebut selama 20 tahun lebih bahkan 44 tahun [Th 1970 -Th 2014].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


− 2 = four

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kontak Kami
Nama: Sukoco
Telp: 081345674702
Email: csukoco@gmail.com
Layanan Online
Artikel Terbaru
Kalender
October 2014
M T W T F S S
« Nov    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Target Kami

customer-satisfaction-300x202