blog

Sertifikat Tanah

sertifikat tanahSertifikat Tanah adalah tanda bukti yang sah tentang kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah bernama BPN (Badan Pertanahan Nasional).  Secara fisik, setifikat ini terdiri atas halaman sampul, kemudian halaman data pendaftaran tanah, data riwayat peralihan hak, serta halaman Surat Ukur atau Gambaran Situasi Tanah.

Buku Sertifikat Tanah

Halaman sampul berisi tentang lokasi kantor Badan Pertanahan Nasional yang telah menerbitkan sertifikat.  Informasi yang paling banyak, terdapat di halaman data pendaftaran tanah yang mana memuat tentang status hak tanah, asal usul tanah, luas tanah, nama pemegang hak, tanggal dan tempat diterbitkannya Sertifikat Tanah, serta tanda tangan pejabat Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten atau Kotamadya.
Bagian lain dalam Sertifikat Tanah adalah halaman data peralihan hak yang memuat perincian riwayat perubahan hak yang terdiri atas sebab perubahan, tanggal pendaftaran perubahan, nama pemegang hak yang baru, serta tanda tangan untuk validasi dari pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional.
Gambaran situasi tanah ada di halaman selanjutnya, dimana digambarkan dalam denah atau peta sederhana dan ukuran tanah dibuat dalam skala tertentu.

Keharusan Memiliki Sertifikat Tanah

Memiliki sertifikat adalah suatu keharusan dari tanah yang kita miliki karena secara hukum, Setifikat Tanah ini mempunyai kedudukan yang kuat sebagai alat bukti kepemilikan tanah oleh seseorang yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut.  Sedangkan alat bukti yang lainnya seperti akta jual beli, surat tanda pajak, girik, atau surat-surat keterangan lain dari pejabat pemerintah belum bisa dianggap sebagai surat kepemilikan tanah yang kuat dan ini masih diperlukan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung.  Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 yang menguatkan kedudukan Sertifikat Tanah sepanjang data fisik dan yuridis yang ada di dalamnya sesuai dengan data pada Surat Ukur dan buku tanah.

Perubahan Data

Perubahan data yang ada di dalam Sertifikat Tanah, terkait data fisik dan data yuridis seharusnya dilaporkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.  Hal yang paling sering dilakukan adalah perubahan nama pemilik tanah, status hak, dan luas tanah.

Klaim Terhadap Kepemilikan Tanah

Perihal adanya keberatan atas hak kepemilikan tanah yang diajukan oleh orang lain setelah diterbitkannya Sertifikat Tanah, maka Peraturan Pemerintah memberi batasan 5 tahun.  Jika dalam masa 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Tanah tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat, maka orang lain itu tidak dapat menuntut hak atas tanah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *