PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH - Jasa Pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM)

PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH

HGB No.464 Puri Gading Kav PGR 110_Page_2PENSERTIFIKATAN

Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum ialah melaksanakan pendaftaran tanah. Oleh sebab maka ditentukan dalam pasal 19 UUPA Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka Pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah. Maka jelaslah kiranya dari ketentuan itu, bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan itu untuk menjamin kepastian hukum, jadi suatu “rechtskasdaster” bukan sekedar suatu “fiscalkadaster”.

Tugas Pendaftaran Tanah.

Adapun tugas pendaftaran tanah itu meliputi:

Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanahnya. Hal ini mengenai obyek dari pada haknya, mengenai apa yang disebut “azaz specialiteit”, untuk mendapat kepastian hukum mengenai tanahnya [dimana tanahnya, berapa luasnya, bagaimana dan dimana batas-batasnya. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ini mengenai subyek dari pada haknya, mengenai apa yang disebut “azas openbaarheid”, untuk mendapat kepastian mengenai subyeknya : siapa yang berhak atas tanah itu. Hak milik tidak akan diperoleh kalau kita membeli tanah dari orang yang bukan pemiliknya. Pemberian surat-surat tanda bukti hak. Dan surat-surat tanda bukti ini akan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sistemnya Tidak Positif.

Ketentuan yang terakhir itu tidak mengatakan, bahwa tanda bukti yang diberikan itu bukan merupakan satu-satunya bukti yang sah atau bukti yang bersifat mutlak . Adapun dalam pasal 23, 32, dan 38 UUPA. ditentukan, bahwa pendaftaran itu merupakan tanda bukti yang kuat, jadi bukan satu-satunya alat pembuktian yang sah misalnya tentang sahnya peralihan hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.

Dari perumusan ketentuan-ketentuan itu dapat kiranya ditarik kesimpulan, bahwa UUPA tidak mengharuskan diselenggarakannya pendaftaran tanah dengan sistim positif. Sistem positif menghendaki penyelenggaraan yang teliti dan oleh karena itu memerlukan banyak waktu serta tenaga. Yang kita perlukan ialah pendaftaran tanah dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti oleh rakyat. Oleh karena mudah dimengerti oleh rakyat maka rakyat akan menjalankannya dengan baik. Pasal 19 ayat 3 UUPA memang menentukan, bahwa pendaftaran harus diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraanya, menurut pertimbangan Menteri Agraria /Kepala BPN RI [sekarang]. Berkaitan dengan hal itu maka akan didahulukan pelaksanaannya di kota-kota kemudian meningkat kepada “kadaster” yang meliputi seluruh wilayah Negara. Kita melihat bahwa dalam hal ini diperhatikan juga apa yang ditentukan dalam pasal 11. ayat 2. UUPA. [ Undang-Undang Pokok Agraria].

Berikut Prosedur sederhana dimulai dari Petok D.
kalau nama anda sendiri ya tinggal proses saja. tapi kalau nama org tua anda harus dibuat Akte Hibah dulu.  kalau a/n org lain atau tnh tsb dapat beli harus ada AJB/Akte Jual Beli.

Data Sporadik diurusnya Didesa/Kelurahan Stempat. Waktunya tdk lama bisa 2 hari S/d seminggu paling lama. Beaya/administrasi kisaran Rp2000/m2. tergantung birokrasi masing2 Kelurahan/desa stempat.{ Tdk  ada ketentuan siapa yg harus dihadirkan.}  Produk yg diterima adalah : tentang riwayat kepemilikan tnh tsb. dan sebagai bukti yg absolut utk proses Sertifikat di BPN.

Ditingkat Kecamatan anda akan memperoleh Blanko : Beaya Perolehan Hak Atas & Bangunan [ BPHTB.] terdiri dari : Surat Setoran Pajak / SSP dan Surat Setoran Bank / SSB, Biasanya dalam hal ini fihak kecamatan yg akan menghitung berapa besar nilai pajak yg wajib anda bayar sesuai dengan ketentuan aturan Dirjen Pajak. dan ini merupakan produk dari ktr kecamatan terkait soal pajak.

Asumsi untuk tnh luas 1000m2 dgn NJOP 500rb/m2 Sbb. : Rp.500.000,- x 1000m2 = Rp.500.000.000,- X 5% =Rp 25.000.000,-  Beaya administrasi utk pembuatan Akte di BPN kisaran 2rb/m2.  jangka waktu s/d jadi sertifikat antara 6 Bln – 12 Bln.

Posted in blog, Uncategorized
4 Comments » for PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH
  1. okiy says:

    Dear Pak Sukoco

    Orang tua saya membeli tanah di jatiasih-jatisari, bekasi, pembelian secara mencicil dari tahun 1983, luas tanah 150m2. saat ini penjual dan pemilik tanah sudah tiada. sampai saat ini tanah tersebut masih ada akan tetapi kami hanya memiliki bukti bon bermaterai dan denah tanah. rencananya saya akan memproses tanah tersebut menjadi shm. langkah apa yang harus saya lakukan. terima kasih atas saran-sarannya.

  2. robert says:

    apakah ada pajak pertambahan nilai jika pengurusan tanah girik menjadi hgb tanah ini tanah perusahaan seluas kurang lebih 30 ha dan biaya pengurusannya berapa seluruhnya perusahaan kami terima sertifikat. tanahnya clean dan clear tidak ada masalah tolong bantuan nya

  3. Dertina says:

    Pak untuk meningkatkan surat so carat me shm mahal ya?gimana cara pengurusannya?dokumen apa yg dibutuhkan?

  4. Dertina says:

    Pak untuk meningkatkan surat sk camat ke shm mahal ya?gimana cara pengurusannya?dokumen apa yg dibutuhkan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Kontak Kami
Nama: Sukoco
Telp: 081345674702
Email: csukoco@gmail.com
Layanan Online
Artikel Terbaru
Kalender
December 2017
MTWTFSS
« Aug  
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Target Kami

customer-satisfaction-300x202